8 Kritik Pendidikan 2011 versi PGRI

JAKARTA - Berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan Indonesia sepanjang 2011 menuai beragam kontroversi. Meski terdapat kebijakan positif, namun tidak jarang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak buruk dalam dunia pendidikan.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai, kebijakan pendidikan Indonesia selama 2011 identik dengan tiga gejala, yaitu percobaan dan kegagalan (trial and error), reaktif (hit and run), serta cekik dan peras (kick and rush). Hal ini terlihat dalam berbagai peristiwa pendidikan sepanjang 2011.

Pertama, mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berubah-ubah. Pada 2010, penyaluran dana BOS tidak melibatkan pemerintah daerah (pemda), sementara pada 2011 penyaluran dana BOS melalui pemda.

Ketua Umum PGRI Sulistyo menyebutkan, penyaluran dana BOS pada 2011 merupakan mekanisme penyaluran terburuk.

"Dengan alasan agar lancar, penyaluran dana BOS pada 2012 mednatang dikembalikan seperti mekanisme pada 2010," ujar Sulistyo dalam Refleksi Pendidikan 2011 di Gedung Guru Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2011).

Kedua, lanjut Sulistyo, penerapan desentralisasi pendidikan dirasa tidak menguntungkan. Maka, akan dikembalikan ke dalam bentuk sentralisasi untuk kepentingan yang lebih besar. "Tetap harus ada evaluasi dari pemerintah agar tidak serta merta memusatkan guru di pusat atau di daerah," katanya menjelaskan.

Ketiga, terkait kesejahteraan guru yang meliputi penghasilan, ketenangan, dan keselamatan kerja. "Urusan penyaluran tunjangan profesi guru masih mengalami keterlambatan dan pemotongan, " tuturnya.

Selain keterlambatan dan pemotongan tunjangan guru, upaya profesionalisasi guru melalui sertifikasi juga menuai kontroversi. Pasalnya, untuk menempuh proses sertifikasi, para guru harus melawati sejumlah seleksi dan mendapatkan tekanan secara mental.

"Pendekatan kepada para guru untuk melakukan sertifikasi tidak perlulah dengan cara menakut-nakuti, misalnya dengan mengurangi atau mencabut tunjangan. Jangan jadi alat untuk menganiaya guru," katanya.

Sulistyo mengaku, memang masih ada guru dengan kualitas mengajar yang tidak sesuai standar sehingga mengalami kesulitan dalam mengikuti proses sertifikasi. Dia mencontohkan, banyak juga guru yang kinerjanya rendah karena proses perekrutan mereka yang asal, misalnya hanya lulusan SMP atau setingkat lainnya.

"Maka, kami juga mengupayakan untuk meningkatkan kinerja guru, profesionalitas guru, serta kinerja birokrasi pendidikan," ujarnya.

Keempat, lanjut Sulistyo, pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah terancam gagal. Pendidikan karakter bukan hanya berlangsung di sekolah, tapi dimulai dari keluarga dan diaplikasikan dalam masyarakat luas.

"Para guru selaku pendidik merasa miris melihat perilaku pemimpin yang minim teladan dan penegakkan hukum yang merisaukan. Tidak jarang guru merasa stres karena tidak sanggup menanggung beban dalam pendidikan karakter ditambah persoalan pribadi terkait birokrasi," kata Sulistyo.

Kelima, yaitu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang sarat diskriminasi, melemahkan nasionalisme, dan menjadi lahan korupsi.

Keenam, Ujian Nasional (UN). PGRI menilai, UN bukan hanya gagal meningkatkan mutu, tetapi juga menanamkan nilai koruptif pada murid.

"Soal pilihan ganda pada UN harusnya diganti dengan soal-soal yang lebih kreatif dan mengasah daya pikir anak dalam memecahkan suatu persoalan," ujar Sulistyo.

Tujuh, terkait Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) guna mengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). RUU PT mendapat dukungan dari PT yang menerapkan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dengan tujuan memperoleh payung hukum dalam mengomersialkan pendidikan.

Terakhir, munculnya radikalisme, perekrutan murid oleh berbagai aliran sesat, serta tawuran pelajar yang meningkat dua kali lipat. Kondisi ini menjadi wujud nyata konsep pendidikan karakter yang diusung pemerintah belum membuahkan hasil.

"Sementara, isu pendidikan pada 2012 kami perkirakan masih berkisar mengenai pendidikan dan kebudayaan, mekanisme dana BOS SMA/SMK, sentralisasi guru atau pendidikan, profesionalisme dan sertifikasi guru, pendidikan karakter, RSBI dan RUU PT, serta UN," ujar Sulistyo menandaskan.

Courtesy : Okezone.com

READ MORE - 8 Kritik Pendidikan 2011 versi PGRI

Read more...

Lokalitas Pendidikan di Era Global

Oleh : Leo Sutrisno

Dalam tahun 2011 ini kembali kebudayaan dan pendidikan masuk dalam ‘kandang’ yang sama setelah berpisah sekitar sepuluh tahun. Kebudayaan dan pendidikan bergabung ke dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan. Penyatuan ini bermula dari keprihatinan masyarakat luas tentang hasil pendidikan belakangan ini.

MASYARAKAT merasakan ada kemerosotan moral yang merata. Banyak orang berpendapat bahwa pendidikan menghasilkan orang-orang yang pandai tetapi kurang berkarakter [Indonesia], orang yang pandai tetapi tidak berwajah Indonesia. Sementara itu, dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di depannya, manusia memandang pendidikan merupakan sebuah aset yang sangat diperlukan. Pendidikan, walaupun bukan panasea, memiliki peran penting dalam perkembangan menusia baik individual maupun sosial. Pendidikan dipandang sebagai satu-satunya ‘alat’ yang tersedia untuk mendorong terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya.
Dalam catatan pendidikan akhir tahun ini diangkat sebuah pertanyaan bagaimana cara ‘memproduksi’ manusia Indonesia dengan kepandaian bertaraf internasional dan tetap berkepribadian [Indonesia] melalui pendidikan. Ada beberapa teori yang dapat digunakan dalam menelaah lokalitas vs globalitas dalam pendidikan. Di antaranya adalah: teori menanam pohon, teori memelihara burung dalam sangkar, teori mengasah batu mulia, serta teori DNA.

Teori Menanam Pohon
Pohon tidak dapat tumbuh di sembarang tempat dan sembarang situasi. Pertumbuhan dan perkembangan pohon memerlukan syarat-syarat lingkungan tertentu. Namun, jika kondisi lingkungan cocok dan tersedia nutrisi yang tepat, pohon akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Teori menanam pohon berasumsi bahwa proses untuk mengembangkan pengetahuan dan kearifan Indonesia harus berakar pada nilai dan tradisi Indonesia tetapi menyerap sumber-sumber eksternal yang berguna serta relevan dari sistem pengetahuan global. Dengan demikian, untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan kearifan Indonesia dalam era globalisasi ini memerlukan indentitas Keindonesiaan dan akar budaya Indonesia.

Kurikukum mest didasarkan bahwa nilai-nilai dan budaya Indonesia tetapu menyerap pengetahuan dan teknologi global intik mendorong perkembangan indiovidu dan komunitas Indonesia sebagai warga negara. Hasilnya adalah “a local person with international outlook, who will act locally and develop globally”

Teori Memelihara Burung
Pemilik akan selalu menjaga burungnya jangan sampai mendapat gangguan apapun dari luar sangkar. Semua yang datang dari luar ‘dicekal’ oleh dinding sangkar. Si burung tahu beres. Teori ini beranggapan bahwa proses untuk mendorong pengenbangan pengatahuan dan kearifan Indonesia mesti terbuka dengan pengetahuan yang datang dari luar tetapi juga membatasi dan menfokuskan perkembangan Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia luar untuk menemukan kerangka acuan yang tepat dan khas bagi Indonesia. Kerangka acuan ibi digunakan untuk menyaring pengentahuan dan teknologi yang datang dari luar serta melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pengaruh global.
Itu berarti diperlukan kerangka acuan yang jelas batas-batas ideologi serta norma sosialnya dalam merancang kkurikulum sehingga semua aktivitas pendidikan memilih fokus yang jelas bola menghadapi pengetahuan global. Karena itu, loyalitas ke-Indonesiaan harus menjadi bagian inti dari pendidikan. Pendidikan akan menghasilkan, “a local person with bounded global outlook, who can act locally with filtered global knowledge”

Teori Mengasah Batu Mulia
Kita tahu bahwa pancaran cahaya dari batu mulia sangat dipengaruhi oleh posisi bidang permukaan yang diasah.
Itu berarti, dalam mengembangkan pengetahuan dan kearifan Indonesia harus tersedia ’benih Indonesia’ yang dapat ’mengkristalkan’ dan mengakumulasi pengetahuan dan teknologi global bagi bangsa Ibdonesia.
Kurikulum mesti menggunakan kebutuhan dan nilai-nilai Indonesia sebagai ’benih’ untuk mengakumulasi pengetahuan dan tekbologi global. Hasil pendidikan yang menggunakan teori mengasah batu mulia adalah ” a local person who remains a local person with some global knowledge and can act locally and think locally with increasing global techniques”

Teori DNA
DNA (deoxyribonucleic acid) atau Asam deoksiribonukleatadalah sejenis asam nukleat biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. DNA pada umumnya terletak di dalam inti sel.
Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik. DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. Implementasi teori ini dalam pendidikan adalah penekanan pada identifikasi dan transplantasi pengentahuan dan tenologi glonal pada rantai DNA untuk mengganti komponen Indonesia yang lemah.
Kurikulum mesti memilih secara selektif dan seksama baik pengetahuan Indonesia maupun pengetahuan dan teknologi global untuk dijadikan elemen pengembangan pengetahuan dan kearifan Indonesia. Hasil pendidikan dengan teori ini adalah “a person with locally and globally mixed elements, who can act and think with mixed local and global knowledge”
Para perancang pendidikan Indonesia masa depan sebaiknya menggunakan salah satu dari teori ini untum membangun manusia Indobesia seutuhnya melalui pendidikan. Model ini ada baiknya juga diadopsi oleh para perangcang pendidikan di tingkat local, Kalimantan Barat, misalnya. Sebagai catatan, pendidikan di Malaysia mengadopsi teori menanam pohon. Hasilnya adalah orang Malaysia yang kepandaianya betaraf internasional tetapi tetap memegang teguh nilai dan budaya Malaysia. Indonesia sebaiknya demikian. Semoga!**

Courstesy : Pontianak Post Sabtu, 24 Desember 2011

DEPKOMINFO BEM-REMA

READ MORE - Lokalitas Pendidikan di Era Global

Read more...

Gaji Rendah, Guru merangkap tukang becak

Nasib guru honorer di mana pun sama. Gaji jauh dari cukup dan guru terpaksa ngobjek untuk menutup kebutuhan hidup. Itu pula yang dijalani Sugeng, guru SMP Nusantara Bandar Lampung. Sudah 24 tahun dia mengajar. Namun, gaji yang diterima hanya Rp224 ribu. Untuk menambah penghasilan, dia rela menarik becak.

Tinggi mentari masih sepenggalah, menyinari bangunan SMP Nusantara di Jalan Jelantik No 16 Tanjungagung, Tanjungkarang Timur (TKT), Bandar Lampung. Saat itu seorang pria berpakaian batik berwarna cokelat kekuningan sedikit tergopoh-gopoh memasuki sebuah ruang kelas. Di tangannya, sebuah buku bergambar not balok tergenggam erat.

Tak lama kemudian, pria bernama Sugeng tersebut mengucapkan salam kepada siswa di sebuah kelas, yang sudah menunggu kehadirannya. Tanpa banyak bicara, pria yang tinggal di Jalan Bangau, Tanjungagung, TKT, itu menghampiri whiteboard. Dengan cekatan, dia mulai menggoreskan spidol hitam di tangan kanannya untuk menggambar not balok. Sejenak kemudian, bapak tiga anak tersebut dengan suara halus mulai menerangkan cara membuat dan membaca lambang-lambang itu.

Ya, Sugeng adalah guru kesenian sekolah itu. Profesi tersebut dia geluti sejak 1987. ”Awalnya, saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang guru. Nasib yang menuntun saya menjalani profesi itu,” ujarnya kepada Radar Lampung (Group Batam Pos) setelah mengajar.

Pria 44 tahun tersebut merupakan alumnus SMP Nusantara. Dia lulus dari sekolah itu pada 1983. Setelah lulus SMP, dia melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 1 Pahoman. Pendidikan tersebut berhasil dia selesaikan pada 1986. Setahun kemudian, pria berkulit sawo matang tersebut melamar sebagai staf tata usaha (TU) di SMP Nusantara.

Dari situlah, karirnya sebagai guru dimulai. Karena sekolah kekurangan guru, Sugeng yang memiliki bakat seni lantas diberi amanah untuk mengajar seni-budaya. Sebagai bentuk keseriusannya menekuni dunia pendidikan, dia lantas berupaya melanjutkan pendidikan. Pilihan akhirnya jatuh ke pendidikan guru sekolah menengah tingkat pertama (PGSMTP) di Pahoman. Di lembaga pendidikan setara D-1 tersebut, dia berhasil lulus dengan nilai cukup memuaskan.

”Waktu itu kebetulan di SMP Nusantara tidak ada guru kesenian. Karena saya dipandang punya bakat, saya lalu ditawari menjadi guru. Tawaran itu kemudian saya terima,” tuturnya sembari menatap barisan siswa yang berlatih upacara.

Sayang, meski telah mengabdikan diri selama 24 tahun, embel-embel guru honorer hingga kini tidak juga lepas. Saat ini dia hanya menerima honor Rp224 ribu per bulan. Pada zaman ini uang sejumlah itu tentu sangat jauh dari kata cukup.
Meski demikian, di tengah impitan ekonomi karena harus menghidupi keluarga, Sugeng mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Sejak 1993, dia memutuskan untuk menjadi pengayuh becak.

”Mau bagaimana lagi? Kerjaan ini yang paling bebas karena tidak ada tekanan atau tuntutan dari mana pun. Kapan saja saya punya waktu, saya bisa narik (becak),” ungkapnya.

Bagaimana cara membagi waktu? Jika mendapat jam mengajar siang, Sugeng mengayuh becak sore dan malam. Demikian sebaliknya. Dari usaha itu, dia bisa mengantongi penghasilan hingga Rp30 ribu per hari atau sekitar Rp900 ribu per bulan. Itu berarti sekitar tiga kali lipat penghasilannya sebagai guru. Meski kerap harus pulang hingga larut, dia tetap setia menjalani profesi tersebut.

Ketika guru lain bisa beristirahat, Sugeng masih harus menjalani profesi sampingan. Penampilannya pun berubah drastis. Jika saat mengajar mengenakan kemeja batik, ketika mengayuh becak baju itu dia ganti dengan pakaian ala kadarnya. Bahkan, dia sering mengenakan baju yang warnanya sudah pudar, celana selutut, sandal jepit, dan topi berwarna cokelat yang melindungi kepalanya dari sengatan matahari.

Itu pula yang terjadi saat Radar Lampung menyambanginya. Setelah mengecek kondisi becak kesayangan, dengan penuh percaya diri Sugeng mengayuhnya menuju Pasar Tugu TKT.

Terik mentari dan derasnya hujan sudah menjadi bagian hidupnya. Namun, itu semua tidak menjadi halangan berarti untuk terus mengayuh becak hitamnya. Tak jarang, ban becaknya kempis di tengah jalan. Jika sudah begitu, dia harus merelakan sebagian penghasilannya melayang ke tukang tambal ban.

Sugeng begitu telaten mengumpulkan uang dengan becaknya. Itu semua dia lakukan demi tiga buah hatinya yang membutuhkan biaya pendidikan. Yaitu; Ratih Sepsilawan, 17, yang kini duduk di bangku kelas XII SMA; Surya Galih, 14, pelajar kelas VIII SMP; dan si bungsu Singgih Remili Darma, 12, murid kelas VI SD.

Ya, Sugeng kini harus hidup dengan tiga anaknya tersebut. Sebab, sejak Maret 2011 sang istri memilih berpisah dengan alasan tidak mau hidup susah.

Penderitaan Sugeng makin lengkap karena sejak beberapa tahun terakhir sebuah virus yang belum diketahui jenisnya menggerogoti saraf bagian belakang kepalanya. Akibatnya, sebagian wajah Sugeng pernah berubah bentuk. Meski kini kondisinya berangsur normal, bagian mata sebelah kirinya masih tampak merah.

Meski juga dikenal sebagai pengayuh becak, di mata siswa dan rekan kerjanya, Sugeng dipandang terhormat. Itu tidak lain disebabkan sikap disiplin yang senantiasa dia tunjukkan kepada para anak didiknya. Sekalipun dalam kondisi sakit, dia tetap bersemangat menularkan ilmu kepada para siswa.

Sugeng juga dikenal sebagai guru yang selalu datang tepat waktu. ”Saya tidak ingin anak didik saya menunggu untuk diberi ilmu,” ucapnya, merendah.

Wakil Kepala SMP Nusantara Bidang Kesiswaan Kholinawati SPd juga mengakui hal itu. ”Pak Sugeng merupakan seorang yang sangat tabah, sangat bertanggung jawab, dan disiplin. Walaupun dalam kondisi sakit, dia tetap mengajar. Datangnya pun tidak pernah telat. Pokoknya, sangat disiplin,” katanya.

Senada, Ratih, anak Sugeng, menyatakan bangga meski sang ayah menekuni pekerjaan yang kerap dipandang rendah oleh sebagian orang tersebut. ”Saya justru bangga dengan bapak. Saya tidak malu punya bapak tukang becak,” katanya dengan yakin.

Di tengah kesibukannya, Sugeng masih menyimpan sebuah ambisi besar, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1.

”Biar saya bisa diangkat (jadi PNS). Sekarang kan harus sarjana untuk dapat sertifikasi guru. Semoga Allah mengabulkan harapan itu,” katanya sambil menunduk. ***

READ MORE - Gaji Rendah, Guru merangkap tukang becak

Read more...

Pendidikan Profesi Guru Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendidikan profesi guru dalam jabatan pertengahan 2011 ini terancam terkatung-katung. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah masih menunggu kejelasan pelaksanaan hingga pendanaan.


"Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Tidak adil.!!!"
-- Bedjo Sujanto

Wakil Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, Bedjo Sujanto, mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan penanggung biaya pendidikan profesi guru (PPG) itu.

"Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Tidak adil," kata Bedjo yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta, Senin (21/2/2011).

Hal sama diungkapkan Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi.

"Banyak yang belum jelas, apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau dinas pendidikan. Juga soal biaya. Kami tunggu kepastian pemerintah, baru menjaring peserta PPG," kata dia.

Pendidikan profesi guru yang dimaksud hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, PPG enam bulan. Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi butuh satu tahun.

Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas tahun 2015. November tahun lalu, tercatat 800.000 dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).

Pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio, juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri.

READ MORE - Pendidikan Profesi Guru Tak Jelas

Read more...

Pendidikan Karakter Harus Mulai dari Rumah Tangga

Jakarta, (Kominfo) - Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan menegaskan untuk membuat karakter peserta didik itu tidak mudah, tapi juga harus ada kementerian lainnya yang mendukung. Ini tugas yang sangat berat yang harus dilakukan secara bersama-sama.
"Jadi pendidikan karakter itu harus dimulai dari rumah tangga sampai lembaga pendidikan. Kami di Kemdikbud sekarang sudah merumuskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depan," ujar Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, saat berbicara dihadapan peserta Rakornas Kominfo di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu, (9/11).
Dengan tema : "Strategi Memperkuat Karakter Bangsa Melalui Dunia Pendidikan Nasional."
Tapi kata dia, yang sangat penting adalah bagaimana menjadikan pembiasaan karakter dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ilmunya saja. Tapi bagaimana nilai budi pekerti itu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, Salah satu contoh bagaimana membiasakan jujur kepada anak-anak.
Bagaimana lanjut Musliar, kalau kita berikan pekerjaan rumah apakah dia mau mengerjakan tugas sendiri, tidak apa-apa walaupun nilainya rendah tapi hasil mengerjakan sendiri.
Kemudian bagaimana dalam saat Ujian Nasional (UN) bisa tidak siswa SMA dalam satu kelas ada 20 orang, ketika ujian kita tinggalkan tidak menyontek. Saat ini pada waktu UN dijaga oleh 2 guru pengawas tapi siswa masih bisa menyontek, "Ini khan kebiasaan yang tidak kita jalankan sehari-hari," katanya.
Kemudian lanjutnya, kita juga akan membuat gerakan mempunyai budi pekerti yang baik, kemudian gerakan kebersihan. Minggu lalu kami diundang oleh Komite Pendidikan yang diketuai Wakil Presiden, akan dilakukan gerakan nasional soal kebersihan.
"Kami diminta dari aspek pendidikan, bagaimana gerakan nasional kebersihan dimulai dari satuan pendidikan, kalau dahulu kita di SD dari kecil sudah diberi tugas piket membersihkan kelas, dan ada guru piket, membawa taplak meja dari rumah," katanya.
Tapi kata dia, sekarang sudah berubah, karena sekolah sudah bertaraf internasional, semuanya serba dikerjakan oleh petugas kebersihan sekolah, begitu juga untuk membuang sampah, anak-anak gampang saja membuang sampah, karena sudah ada petugas membuang sampah. "Jadi nanti kegiatan seperti ini akan dimulai lagi dari sejak dini," katanya.
Kami di Kemdikbud yang selalu kami sitir dari tokoh bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan tubuh anak, bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak tersebut.
"Jadi antara budi pekerti dan fisik serta intelektual ada di sana, harus dikembangkan secara bersamaan, jangan hanya ilmunya saja kita kembangkan tanpa mengembangkan budi pekerti dan fisiknya, itu tidak akan ada artinya," tegasnya.
Kami di Kemdikbud ketika itu sudah merumuskan visinya Anak Indonesia yang Cerdas yang komprehensif, yaitu empat kecerdasan yang harus dimilikinya, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kognitif/raganya.
Wamendikbud sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Kominfo yang sudah melaksanakan Rakornas ini dengan meriah sekali.
Pada Rakornas ini juga dilakukan penandatangan MoU antara Menkominfo dengan beberapa Kementerian untuk berbagai kegiatan yang akan dilakukan ke depan.

READ MORE - Pendidikan Karakter Harus Mulai dari Rumah Tangga

Read more...

Ujung Tombak Penjaminan Mutu Pendidikan

Oleh: Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd

Mutu Pendidikan sudah lama menjadi bahan perbincangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia belum menggembirakan. Kondisi sekolah, seperti kurikulum sekolah yang tidak disahkan dan direview, banyaknya peserta didik yang belum dapat mencapai kompetensi yang diharapkan, proses pembelajaran yang belum sesuai standar, partisipasi masyarakat yang semakin menurun, kerusakan gedung sekolah, kurangnya kualitas guru di daerah, serta masalah pemerataan guru masih banyak dijumpai.


Sebagai komitmen terhadap mutu, pemerintah merancang sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). SPMP dituangkan dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa “Penjaminan mutu adalah serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan , menganalisis, dan melaporkan data mutu tentang kinerja staf, program, dan lembaga” . Dengan demikian dalam rangka mengimplementasikan SPMP diawali dengan kegiatan mengumpulkan data berdasarkan kondisi real untuk mendapatkan data yang valid. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilaporkan, dan digunakan sebagai sumber data dalam menyusun program atau kebijakan selanjutnya. Akhirnya akan tersusun program-program dari data yang buttom up, sesuai kebutuhan dan tepat sasaran bagi peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan ini dilakukan terus menerus untuk menciptakan budaya mutu.

Sekolah adalah ujung tombak penjaminan mutu. Namun demikian keberhasilan implementasi SPMP tidak hanya tanggung jawab satu lembaga atau satu individu saja. Implementasi SPMP diperlukan komitmen dari berbagai pihak terkait. Dapat dikatakan quality is everybody bisnis atau mutu adalah tanggung jawab setiap orang.

Berkaitan dengan perannya sebagai ujung tombak penjaminan mutu, sekolah wajib mengoperasionalkan delapan standar nasional pendidikan yang meliputi: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Pembiayaan. Kedelapan Standar Nasional Pendidikan inilah yang dijadikan sebagai acuan mutu pendidikan. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa “Dalam rangka melakukan penjaminan mutu pendidikan pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan”. Dengan demikian sekolah wajib mencapai atau melampaui delapan standar nasional pendidikan tersebut. Dokumen delapan standar nasional pendidikan menjadi dokumen wajib bagi sekolah untuk dimiliki, dikaji, dianalisis dan diimplementasikan di sekolah.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengimplementasikan SPMP, diantaranya adalah melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS adalah proses evaluasi diri yang didorong secara internal oleh sekolah itu sendiri dengan melibatkan pemangku kepentingan guna melihat kinerja sekolah terhadap pencapaian SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar dalam peningkatkan mutu proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa yang terumuskan dalam RKS.

Sekolah melakukan EDS karena merasa perlu mengevaluasi kinerjanya terhadap pencapaian standar nasional pendidikan. EDS dilakukan oleh sekolah dan untuk sekolah. Jadi EDS dilakukan karena komitmen dari pihak sekolah sendiri untuk selalu memperbaiki dan mengembangkan sekolahnya, bukan karena tuntutan pihak luar, misal karena dikejar-kejar atau diminta laporan oleh pihak dinas atau LPMP.

Sebagian sekolah telah melaksanakan EDS. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan EDS adalah sebagai berikut: 1) Keterlibatan komite dan orang tua belum optimal; 2) Pembinaan pengawas ke sekolah binannya belum optimal; 3) Kemampuan mengoperasikan computer pada beberapa sekolah masih kurang; 4) Adanya sekolah yang tidak memiliki komitmen untuk melakukan EDS.

Komite dan wakil orang tua sebagai anggota tim pengembang sekolah belum optimal melakukan tugasnya. Komite dan wakil orang tua di beberapa sekolah sekedar menghadiri kegiatan pengisian instrument EDS, tetapi tidak terlibat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran untuk mengisi dan menganalisis instrument EDS. Bahkan beberapa sekolah merasa enggan untuk melibatkan komite dan wakil orang tua karena beranggapan tidak ada artinya pelibatan mereka. Untuk itu perlu perubahan pola pikir dari pihak sekolah bahwa keterlibatan komite dan orang tua ini sangat dibutuhkan dalam melakukan EDS. Tidak hanya sekedar tertulis dalam SK, penunjukan komite dan wakil orang tua harus yang benar-benar memiliki komitmen dan kapasitas untuk turut mengembangkan sekolah melalui kegiatan EDS. Dengan keterlibatan komite dan orang tua membuat mereka memahami kondisi sekolah dan kondisi yang harus dicapai sekolah, yang selanjutnya dapat memunculkan komitmen dan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk turut serta mengembangkan sekolahnya.

Peran pengawas dalam implementasi EDS di satuan pendidikan dapat dikatakan belum optimal, meskipun tidak terjadi pada semua pengawas. Ada sebagian pengawas yang tidak benar-benar mendampingi sekolah binaannya untuk mengisi dan menganalisis EDS. Bahkan dijumpai pengawas yang belum memahami apa, mengapa dan bagaimana EDS. Sementara pengawas merupakan anggota tim pengembang sekolah, peran pengawas adalah membina sekolah dalam melakukan EDS sekaligus memonitor valid atau tidaknya data EDS, karena data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan monitoring sekolah oleh pemerintah daerah (MSPD). Dengan demikian keterlibatan pengawas dalam melakukan EDS mempermudah tugasnya dalam menyusun MSPD.

Kurangnya penguasaaan ICT juga menjadi kendala dalam pelaksanaan EDS. Khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Keterbatasan SDM dalam mengoperasikan komputer menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan EDS. Kondisi yang dijumpai adalah sebagian sekolah memiliki hard copi laporan EDS tetapi file tidak ditemukan bahkan sudah tidak tersimpan lagi, ini menjadi kendala dalam memperbaiki data. Penguasaan ICT mendukung keterlaksanaan EDS, apalagi dengan adanya instrument EDS online yang harus diisi oleh sekolah berdasarkan EDS manual. Selain itu beberapa sekolah yang telah memiliki fasilitas on line mempermudah komunikasi dengan pendampingan, melalui pemanfaatan email, chatting, web/blog, facebook dan sebagainya sehingga EDS terlaksana lebih optimal.

Sementara itu sekolah yang memiliki sumber daya memadai tetapi tidak ada komitmen untuk melakukan EDS juga menjadi kendala. Sejak awal sekolah tidak merespon program EDS, karena belum merasakan manfaat dari EDS. Hal tersebut membutuhkan kerjasama yang lebih erat dan komunikasi yang lebih intensif antara pendamping, pengawas dan pihak sekolah.

Dengan perannya sebagai ujung tombak penjaminan mutu, sekolah memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait. Beberapa kegiatan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh sekolah tentunya akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah baik kab/kota, propinsi, maupun pemerintah pusat, termasuk LPMP sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) benar-benar harus terpahami dan terinternalisasi pada diri setiap pemangku kepentingan. Sudah saatnya untuk mengubah pola kerja yang berorientasi kuantitas atau keterlaksanaan tugas menuju orientasi mutu / kualitas. Sampai saat ini kita masih merasakan bahwa program-program yang dilakukan berbagai instansi terkait masih sekedar berjalan atau hanya mencapai target kuantitas. Budaya mutu yang seharusnya dibangun tidak hanya di sekolah belum tercipta.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dapat terimplementasi sesuai yang diharapkan dan mampu meningkatkan mutu pendidikan ketika ada komitmen dari semua pihak terkait. Sekolah meningkatkan perannya sebagai ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. Instansi terkait lainnya menjalankan peran sesuai wewenangnya masing-masing. Bersama-sama membangun budaya mutu. Hal tersebut bukan sebuah pekerjaan yang semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan kerja keras dan usaha. Karena tidak akan ada artinya ketika sistem sudah baik tetapi SDM yang ada tidak memiliki komitmen untuk mencapai mutu.

Source : http://edu-articles.com

Editor : DEPKOMINFO BEM REMA

READ MORE - Ujung Tombak Penjaminan Mutu Pendidikan

Read more...

Pemerintah Akan Standarkan Gaji Guru

JAKARTA - Salah satu isi di rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang tenaga honorer ialah standarisasi gaji guru honorer di sekolah swasta. Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik (BPSDM dan PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Syawal Gultom.

Dia mengatakan, meskipun guru itu bekerja di sekolah swasta namun guru itu adalah profesi dan bukan pekerja biasa yang harus dihargai dengan kesejahteraan. Oleh karena itu dalam PP yang saat ini sudah ditangan Sekretariat Negara (Sekneg), Syawal menjelaskan, akan ada standarisasi gaji bagi guru swasta.

Pemerintah daerah pun tidak dapat menolak kebijakan ini dengan alasan otonomi daerah karena PP ini akan mewajibkan pemerintah daerah untuk untuk membuat peraturan daerah (perda) sehingga harus diikuti oleh semua sekolah.

"Guru itu ikut mensejahterakan bangsa. Janganlah menganggap mereka sebagai pekerja biasa. Mereka adalah profesi yang harus dihargai. Mengenai kapan rancangan PP ini disahkan kami di Kemendikbud juga masih menunggu jawabannya. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya di gedung Kemendikbud, Kamis (3/11/2011).

Menurutnya, standarisasi gaji ini akan menjadi syarat wajib pendirian suatu sekolah swasta. Nantinya pihak yayasan harus memberikan gaji minimal diatas upah minimum provinsi (UMP). Sebagai putra daerah Syawal sudah merintis kebijakan ini di Medan namun masih sekedar himbauan. Akan tetapi imbauan ini akan didorong hingga menjadi sebuah perda yang mewajibkan sekolah tidak asal mendirikan sekolah dan memberikan gaji rendah kepada tenaga pendidik.

Sementara itu, dalam audiensi dengan Forum Honorer Indonesia baru-baru ini, Kepala Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMP dan PMP Kemendikbud Unifah Rosyidi menjelaskan, kendala pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru honorer dan swasta adalah adanya otonomi daerah.

"Kemendikbud dapat dengan mudah membuat peraturan namun kewenangan tentang guru contohnya pengangkatan guru baru masih dipegang oleh daerah," ujarnya.

Mantan Ketua PGRI ini menyebut, Kemendikbud sudah sering berdialog dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menanyakan kapan PP itu disahkan.

Oleh karena itu dirinya meminta Forum Honorer Indonesia dan juga para guru untuk menanyakan juga ke Kemenpan dan RB dan lintas kementerian lain untuk bersama-sama mendorong agar PP itu segera terwujud

READ MORE - Pemerintah Akan Standarkan Gaji Guru

Read more...