Pemprov Kalbar Gagal Angkat Pendidikan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kalbar menilai Pemprov gagal membangun Pendidikan di Kalbar. Sebagai indikasinya hanya 23 ribu dari total 70 ribu guru yang belum memiliki kualifikasi strata satu.
"Kami dari Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar untuk kuliah percepatan agar para guru memenuhi standar. Sampai tahun 2014 sesuai peraturan pemerintah. Lalu delapan orang yang telah mengharumkan Kalbar didunia internasional dengan prestasi dibidang studi tetapi tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan," ujar Mijino dalam pandangan fraksi.
Lalu, SMKN 3 Pontianak telah meraih ISO 9001 : 2008, pada 24 Oktober 2011 oleh lembaga Sucofindo. Pemerintah harusnya memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan standar mutu pendidikan secara internasional.
"Akhir-akhir ini juga anak didik di Kalbar pada waktu sekolah bermain game online, berkeliaran di mall, atau terlibat narkoba. Dan minum-minuman keras. Perlu ada kebijakan menertibkan ini oleh Pemprov walaupun itu berada di kabupaten/kota," imbuhnya.
Diperparah dengan plafon anggaran SKPD Dinas Pendidikan hanya Rp 31,2 miliar atau sekitar hanya sekita 3 persen dari total belanja langsung senilai Rp 911,9 miliar.
"Maka perlu ditingkat sesuai dengan standar prioritas pembangunan Kalbar yang menempatkan pendidikan menjadi utama. Pendidikan tidak boleh dianggap enteng, ini meningkatkan kecerdasan SDM Kalbar," tegasnya.
